Beranda > Indonesia > Petani vs Kungkungan Penguasa

Petani vs Kungkungan Penguasa

NEGARA yang berada dalam garis katulistiwa seperti Indonesia memang memiliki kelebihan pada tingkat kesuburan tanah yang sangat tinggi.Tak heran, mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan kelangsungan hidupnya pada pertanian.
Sayangnya, penguasa (pemerintah) sama sekali tidak menjamin kehidupan para petani. Bahkan,kebijakan yang dikeluarkan dalam masalah agraria pun cenderung eksploitatif. Dari sinilah, berbagai bentuk resistensi petani muncul dalam bentuk reaksi defensif akibat tidak terjaminnya kelangsungan kehidupan mereka. Konflik pertanahan sungguh sangat meresahkan para petani. Sepanjang sejarah bangsa,telah terjadi berbagai kasus sengketa tanah yang selalu menyeruak di negeri agraris ini.

Mulai kasus Cilegon, Banten (1888), Cimacan, Bandung (1989), Jenggawah, Jember (1995) hingga Kalibakar, Malang selatan (1997). Tentunya masih banyak lagi selain yang telah disebutkan di atas.Dalam hal ini,posisi petani selalu ditempatkan secara berhadap- hadapan dengan penguasa. Tak jarang,dari keresahan para petani inilah muncul berbagai pemberontakan yang tidak bisa lagi dielakkan. Manifestasi ketidakpuasan terhadap kebijakan negara itulah yang melatarbelakangi gejolak perlawanan ribuan petani Simojayan dan Tirtoyudo di ngarai Gunung Semeru,Kalibakar, Malang selatan. Bentuk resistensi ini pula yang melatari Dr Musta’in untuk terjun langsung melakukan kajian mendalamnya.

Laporan hasil penelitian dalam bentuk disertasi ini kemudian dikemas menjadi sebuah buku dengan judul Petani vs Negara (Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara). Bagi penulis buku ini,perilaku resistensi tersebut dipakai sebagai survival strategy dalam menghadapi ketidakpastian(uncertainty). Perilaku ini bukan saja menggambarkan tindakanpengingkaran petani terhadap pemegang kebijakan yaitu negara,melainkan juga menjadi pertanda aksi yang berprinsipdahulukanselamat(safety first) di tengah tidak terjaminnya kelangsungan kehidupan mereka. Ketikaharusterusmengamini kebijakannegarayanghegemonis, tentunya tidak akan pernah menguntungkan bagi para petani kecil.

Gejolak perlawanan yang sebenarnya reclaiming(menguasai kembali) oleh petani Malang selatan bukan lagi sebuah gerakan yang terjadi serta-merta.Sebut saja misalnya,ketidakharmonisan inipadadasarnya telahterjadi sejakPTPNXIImenguasaitanah perkebunan yang sejatinya adalah tanah rakyat.Ini terjadi sekitar 1955-an.Pada akhirnya,pada akhir 1997,terjadilah pembabatan kebun kopi dan cokelat yang bergerak serentak dilakukan warga Desa Simojayan. Akibat aksi terbuka ini,PTP mengaku rugi Rp25 miliar dan kehilangan tanah 1.800 ha.

Para petani Simojayan menganggap resistensi melalui jalan reclaiming tanah PTPN XII sebagai satu-satunya aksi politik yang tepat,efektif,konkret, dan memiliki bargaining position bagi perbaikan ekonomi dan penghidupan mereka di kemudian hari. Terlebih, secara historis, mereka punya hak terhadap tanah eks perkebunan Belanda tersebut, yang diberikan sebagai upah jerih payah mengurus dan menampung pejuang kemerdekaan. Jauh hari sebelum aksi reclaiming itu terjadi, para petani sebenarnya telah berusaha untuk mendapatkan tanah mereka melalui prosedur dan hukum yang ada.

Namun, sama sekali tidak membuahkan hasil sedikit pun. Bahkan, ditemukan kejanggalan- kejanggalan dalam proses penerbitan hak guna usaha (HGU) PTPN XII Kalibakar atas tanah itu yang sarat akan politik kekuasaan. Bentuk ketidakpastian inilah yang juga mendorong gerakan sosial para petani yang mencapai kebuntuan dan pupusnya kepercayaan terhadap seluruh institusi negara. Persoalan aksi massal gerakan perlawanan seperti pada para petani Simojayan dan Tirtoyudo setidaknya telah mencerminkan kebijakan negara yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.Kesenjangan yang terlalu menganga membuat para petani mencari jalan pintas.

Dalam konteks gerakan petani seperti itu,sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah aksi massal yang berorientasi kemanusiaan (sesama).Sebab, tanah menjadisumbersekaligustaruhan hidup para petani.Tampaknya, julukan negara agraris bagi Indonesia sama sekali tidak menyadarkan pemegang kebijakan (pemerintah) yang sejatinya adalahjugamerupakanamanah rakyat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mayoritas petani. Terlepas dari arah kajian dalam buku ini,penulis telah memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca akan pentingnya peranan pemerintah dalam proses pemberdayaan ekonomi rakyat miskin, khususnya para petaniyangmerupakangambaran bentuk seluruh lapisan masyarakat bangsa agraris ini.Keberhasilan dalam meningkatkan posisi ekonomi merupakan fungsi dari sistem sosial secara keseluruhan terlebih bagi negara (pemerintah) sebagai fasilitatornya. Dalam hal ini, tentunya tidak akan ada lagi berbagai bentuk aksi resistensi yang dilakukan para petani.

Kategori:Indonesia Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: